Friday, December 28, 2018

Masalah dan Isu-Isu Kependudukan di Indonesia Beserta Contoh dan Studi Kasus Lengkap!!!



Masalah Kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial, karena masalah itu terjadi di lingkungan sosial atau masyakarat. Masalah tersebut bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, baik di negara maju maupun negara Indonesia yang sedang berkembang ini. Masalah kependudukan terjadi karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Berikut ini merupakan isu dan masalah kependudukan yang ada di Indonesia.

Kemiskinan



Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan di pandang secara umum:
a.     Kemiskinan alami, penyebab kemiskinan ini karena seseorang atau suatu masyarakat tak mau berusaha dengan kerja keras dan kerja cerdas. Logikanya sederhana, siapa yang mau berusaha maka akan dapat hasilnya. Di negara-negara yang cukup makmur seperti hal seperti ini biasa terjadi secara alami. Contoh kongkritnya seperti di Arab Saudi, Qatar. Bekerja seperti supir saja minimal standar hidup minimal bisa didapatkan.
b.   Kemiskinan Terstruktur, artinya kemiskinan yang dibuat oleh sistem. Sistem inilah yang tak membuat seseorang atau masyarakat walaupun sudah berusaha sekeras apapun tapi tetap miskin.

Pada peta dunia diatas memperlihatkan persentase manusi yang hidup di bawah batas kemiskinan nasional. Perhatikan bahwa garis batas ini sangat berbeda-beda menurut masing-masing negara, sehingga kita sulit membuat perbandingan.
Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Inilah beberapa kajian penyebab kemiskinan yang terjadi:
·              penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
·              penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
·              penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
·              penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
·              penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
v Contoh studi kasus kemiskinan di Indonesia:
Derita Warga Miskin Bandung yang Tinggal di Kandang Kambing


Keterbatasan ekonomi membuat warga Kecamatan Katapang, Bandung, Jawa Barat terpaksa tinggal di kandang kambing. Hidayat bersama keluarganya diketahui sudah tinggal di kandang kambing tersebut sejak 5 tahun terakhir.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Senin (13/10/2014), Hidayat beserta istri dan ketiga anaknya menjalani kegiatan sehari-hari di rumah yang sejatinya merupakan bekas kandang kambing milik saudaranya tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Hidayat yang kehilangan pekerjaan setelah mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kakinya patah kini hanya mencari nafkah dengan mengumpulkan barang rongsokan. Sementara istrinya bertugas mengumpulkan kayu bakar untuk dijual.
Sulitnya mencari uang membuat keluarga ini akhirnya memilih tinggal dalam kondisi yang tidak layak. Mereka membangun sebuah bilik di atas bekas kandang kambing. Meski bantuan dari tetangga kerap diterima, keluarga Hidayat mengaku belum pernah sekalipun mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Padahal lokasi rumah kandang kambingnya berada sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. (Ali)
v Beberapa cara untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni:
·      Perbaikan akses pangan, kesehatan dan pendidikan bagi orang miskin
·      Penciptaan lebih banyak lagi lapangan kerja
·      Pembentukan jaring pengaman sosial untuk melindungi mereka yang rentan

Pemberdayaan Perempuan dan Generasi Muda



Pemberdayaan perempuan dan gender menjadi issue yang menghangat akhir-akhir ini. Namun konsep pemberdayaan perempuan bukanlah suatu konsep yang baru. Konsep pemberdayaan perempuan ini merupakan suatu upaya untuk memberikan peranan yang lebih luas dan beragam, tidak hanya pada kegiatan-kegiatan internal keluarga tapi juga adanya partisipasi perempuan dalam wilayah publik dan pembangunan. Upaya pemberdayaan perempuan juga merupakan upaya untuk mengikis budaya patriarkis yang menyebabkan dominannya peran laki-laki segala bidang sehingga membuat perempuan tersingkir dan hanya mendapat peran untuk mengurus rumah tangga.
Pembangunan pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi/advokasi pendidikan dan latihan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Perempuan modern memahami konsep ini sebagai bentuk kebebasan beraktifitas dan berkreatifitas di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan peran di dalam keluarga. Tidak sedikit akhirnya perempuan yang banyak berperan aktif di luar rumah, sementara laki-laki bertukar peran menempati tanggung jawab perempuan. Bahwa pemberdayaan perempuan bukanlah suatu refleksi dari gugatan apalagi pemberontakan kaum perempuan terhadap laki-laki. Sehingga membuat perempuan menjadi male clone (tiruan laki-laki) bahkan bertukar peran dan fungsi dengan laki-laki.
a.   Tujuan Pemberdayaan Perempuan
1.   Untuk meningkatkan status, posisi dan konfdisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki
2.   Untuk membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi
b.   Strategi Nasional Program Pemberdayaan Perempuan
1.     Pembangunan nasional berperspektif gender dan peduli anak
2.     pengembangn kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki
3.     Pengembangn kemitraan dan jaringan kerja
4.     Pengembangan indikator
5.     Pengembangan sistem penghargaan
6.     Perluasan pendidikan bagi anak perempuan
7.     Pengembangan sistem informasi manajemen
c.   Realisasi Pemberdayaan Perempuan
1.   Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan
2.   Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
3.   Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan
4.   Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender
5.   Mengembangkan usaha pemberdayan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.
d.   Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Generasi Muda
Merujuk kepada konsep demografi. Dalam hal ini generasi muda dibagi ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja, atau usia produktif antara 15-40 tahun. Saat ini terdapat 40.234.823 penduduk Indonesia masuk dalam kategori generasi muda. Warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. (UU 40/2009, Pasal 1).
Kebijakan pemberdayaan generasi muda oleh pemerintah dapat dijalankan secara mandiri oleh Pemda terkait berdasarkan kekhasan yang ada di daerahnya, ataupun oleh masyarakat secara swakelola, dengan tetap mengacu pada esensi kebijakan pemberdayaan generasi muda oleh pemerintah.
Dan kebijakan pemberdayaan generasi muda ini juga menitik tekankan bahwa organisasi kepemudaan tidak hanya sebatas obyek dari kebijakan pemberdayaan tersebut melainkan juga ikut secara aktif dalam berbagai program pemberdayaan, baik terkait ataupun tidak terkait.
e.   Karakteristik Generasi Muda:
1.   Mentalitas yang meremehkan mutu
2.   Mentalitas suka menerabas.
3.   Tidak percaya kepada diri sendiri
4.   Sifat tidak berdisiplin murni
5.   Kurang bertanggung jawab.
a.   Permasalahan Generasi Muda:
1.     Deideologisasi Pancasila dan Radikalisme
2.     Demoralisasi, Pergaulan Bebas dan Narkoba
3.     Premanisme dan kriminalitas
4.     Tidak Peduli terhadap lingkungan sekitar
5.     Konsumerisme
g.   Acuan Pemberdayaan Generasi Muda:
1.   Pasal 9 dan 13 UU No. 40/2009, Sinergitas antar institusi [Pemerintah, Pemda, Masyarakat] dalam pelayanan dan pemberdayaan generasi muda
2.   Pasal 7 dan 8 UU No. 40/2009, Arah dan tujuan pelayanan dan pemberdayaan generasi muda
3.   Pasal 24 dan 25 UU No. 40/2009, esensi pemberdayaan generasi muda

Kesehatan Reproduksi



Kesehatan reproduksi menjadi masalah yang harus mendapat perhatian besar baik oleh remaja, orang tua, guru, pembuat kebijakan, juga masyarakat secara umum. Yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi bukan semata-mata seseorang terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksinya, tetapi juga suatu keadaan sehat yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial dalam segala aspek yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan proses berketurunan.
Isu-isu penting mengenai kesehatan reproduksi remaja (KRR) atau dengan istilah Triad KRR (Seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA) seperti tersebut di atas merupakan isu yang sangat aktual saat ini yang memerlukan perhatian semua pihak. Apabila kasus remaja ini dibiarkan, sudah barang tentu akan merusak masa depan remaja, masa depan keluarga, dan masa depan bangsa Indonesia.
Untuk merespon permasalahan remaja tersebut Pemerintah (BKKBN) telah melaksanakan dan mengembangkan program KRR yang merupakan salah satu program pokok pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2004-2009) yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005.Strategi pengembangan Kesehatan Reproduksi Remaja dilakukan dengan 2 (dua) strategi. Strategi pertama adalah peningkatan kemampuan dan kemauan positif remaja yang terdiri atas: (1) Pengetahuan, Sikap dan Perilaku tentang KRR dan Triad KRR dan (2) Penguasaan tentang Kecakapan Hidup (life skills). Strategi kedua adalah strategi pengembangan resources, yaitu pengembangan jaringan dan dukungan positif terhadap remaja dan program KRR.
Secara garis besar dapat dikelompokkan empat faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi yaitu;
1.   Faktor sosial-ekonomi dan demografi
Terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil.
2.   Faktor budaya dan lingkungan
(misalnya, praktek tradisional) yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rejeki, informasi tentang fungsi produksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yanglain, dsb.

3.   Faktor psikologis
dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang membeli kebebasannya secara materi, dsb.
4.   Faktor biologis
Cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, dsb.
Dalam Pasal 48 ayat (1) pada huruf b menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga, BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) bagi Remaja melalui wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja). PIK-Remaja adalah salah satu wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja, mampu memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (Seksualitas, HIV/AIDS, dan Napza), keterampilan hidup, gender dan keterampilan advokasi serta KIE (BKKBN, 2006). 
Contoh studi kasus terkait isu kesehatan reproduksi:
AKSES KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN HAMIL PADA MASYARAKAT PINGGIR HUTAN

Penelitian ini akan membahas mengenai” Akses Kesehatan Reproduksi Perempuan (Ibu Hamil) di dusun Ungkalan desa Sabrang Ambulu”. Masalah ini di pandang masih aktual dan sangat penting karena faktanya dari sekitar satu milyar lebih penduduk miskin dunia 70% diantaranya adalah perempuan. Namun, kesehatan reproduksi perempuan kurang begitu mendapat perhatian dan kaum perempuan seringkali diperlakukan secara tidak adil (diskriminatif). Persoalan kesehatan reproduksi ibu hamil ini merupakan permasalahan yang serius, sebab di Indonesia angka kematian ibu (AKI) masih tinggi. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Indonesia masih tinggi. Setiap tahun, 307orang per 100.000 kelahiran atau 15.700 ibu melahirkan meninggal. Kasus kematian ibu hamil dan melahirkan banyak terjadi di daerah yang kekurangan tenaga bidan dan akses informasi mengenai kesehatan dan reproduksi sehat kurang memadai.
Menurut ketua pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Tengah Gunarmi, kasus angka kematian ibu melahirkan selama ini disebabkan empat T dan tiga terlambat. Empat T adalah terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu pendek jarak kelahirannya. Sedangkan tiga terlambat adalah terlambat mengirim, terlambat merujuk dan terlambat menangani. Keterlambatan itu sering kali disebabkan minimnya tenaga medis, khususnya bidan di suatu desa.
Di Jawa Tengah, 20 persen desa atau kelurahan sampai kini belum memiliki bidan. Fakta ini juga ditemukan di Jawa Timur tepatnya di dusun Ungkalan desa Sabrang kecamatan Ambulu kabupaten Jember.  Akses layanan kesehatan reproduksi perempuan (ibu hamil) yang ada di dusun Ungkalan Sabrang Ambulu, kurang memadai, karena faktanya di dusun Ungkalan tidak ada satupun puskesmas, rumah sakit maupun bidan. Layanan kesehatan reproduksi perempuan (ibu hamil) yang ada di dusun Ungkalan Sabrang Ambulu hanya posyandu Nusa Indah No.52, Hal ini pastinya akan mempersulit masyarakat dusun Ungkalan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi perempuan (ibu hamil), padahal layanan kesehatan reproduksi bagi ibu hamil sangat urgen dan patut mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, baik suami, pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dari warga masyarakat sendiri. Akses informasi kesehatan reproduksi perempuan (ibu hamil) yang ada di dusun Ungkalan Sabrang Ambulu juga belum optimal, karena sebagian masyarakat masih ada yang belum memahami secara mendalam mengenai cara menjaga kesehatan reproduksinya, kader posyandu yang ada juga kurang memahami tentang cara menyampaikan informasi secara efektif dan efisien, kurang memiliki keahlian (pengetahuan) tentang hal yang akan disampaikan kepada perempuan (ibu hamil).
Diperlukan adanya strategi atau rencana untuk meningkatkan kesehatan dan reproduksi di kalangan remaja, antara lain:
a.   Pendidikan Seks
Strategi pendidikan seks di masa lalu berfokus pada anatomi fisiologi reproduksi dan penyuluhan perilaku yang khas kehidupan keluarga Amerika kelas menengah. Saat ini pendidikan seks mulai membahas masalah seksualitas manusia yang dihadapi remaja. Misalnya, program yang sekarang berfokus pada upaya remaja untuk "mengatakan tidak".
Pihak oponen program pendidikan seks di sekolah percaya bahwa diskusi eksplisit tentang seksualitas meningkatkan aktifitas seksual diantara remaja dan mengecilkan peran orang tua. Pihak pendukung mengatakan, tidak adanya diskusi semacam itu dari orang tua dan kegagalan merekauntuk member anak-anak mereka informasi yang diperlukan secara nyata untuk menghambat upaya mencegah kehamilan pada remaja. Peran keluarga, masjid, gereja, sekolah kompleks dan kontraversial tentang pendidikan seks. Orang tua mungkin tidak terlibat dalam pendidikan seks anak-anaknya karena beberapa alasan, seperti orang tua tidak merasa nyaman dengan topik seks. Kemudian para remaja tidak merasa nyaman bila orang tua mereka membahas seks. Beberapa orang tua mendapat kesulitan untuk mengakui anaknya adalah individu seksual yang memiliki perasaan dan perilaku seksual. Penolakan orang tua untuk membahas perilaku seksual dengan putri mereka bisa menyebabkan putrinya merahasiakan aktifitas seksnya dan dapat menghambat upaya untuk mendapat bantuan.
b.   Fungsi penting program promosi kesehatan remaja
·      Meningkatkan penerimaan pengetahuan dan keterampilan untuk perawatan diri yang kompeten dan menginformasikan pembuatan keputusan tentang kesehatan.
·      Memberikan pengkuatan positif terhadap perilaku sehat.
·      Pengaruh struktur lingkungan dan sosial untuk mendukung perilaku peningkatan kesehatan.
·      Memfasilitasi pertumbuhan dan aktualisasi diri.
·      Menyadarkan remaja terhadap aspek lingkungan dan budaya barat yang merusak kesehatan dan kesejahteraan

Kependudukan dan Lingkungan Hidup



Populasi dunia ini perlahan-lahan meningkat. Ketika hal ini terjadi, kita perlu mengambil hati-hati dalam memastikan kita tidak merugikan lingkungan. Jika kita tidak berhati-hati maka bisa menimbulkan dampak bencana bagi kita dan alam. Sebagai kota tumbuh lebih besar dan lebih besar tanah alam sekitar mereka sedang berubah menjadi rumah dan gedung perkantoran. Kita perlu mengatur lebih dalam taman kota untuk memungkinkan sejumlah besar urbanisasi. Ini membantu untuk memperindah taman kota sambil membantu melestarikan lingkungan kita. Seperti kita membangun rumah-rumah dan kota-kota kita menggunakan kayu semakin banyak dan sumber daya alam lainnya untuk bangunan. Kita perlu membatasi berapa banyak penggalian diperbolehkan dalam satu area dan mereka harus ditanam kembali, bukan dibiarkan gundul.
a.   Dampak Negatif Masalah Kependudukan Terhadap Lingkungan
1.   Jumlah penduduk yang meningkat tiap tahun, baik secara kelahiran maupun arus urbanisasi/imigrasi, menyebabkan banyaknya lahan untuk dijadikan pemukiman sehingga lahan hijau terutama di daerah perkotaan semakin sempit.
2.   Penduduk suku-suku primitif yang masih memakai sistem berpindah tempat tinggal menyebabkan banyak lahan hutan yang dibuka sebagai pemukiman penduduk menjadi gundul karena tidak adanya penggantian pohon kembali (reboisasi).
3.   Meningkatnya jumlah penduduk berarti juga peningkatan produksi sampah harian atau limbah. Limbah-limbah itu ada kalanya berupa sampah biologis manusia (feses), sampah rumah tangga, pertanian, industri, transportasi, dan lain-lain. Sampah-sampah tersebut merupakan sumber polusi, baik polusi tanah, air, maupun udara dan ini sangat berpengaruh pada kesehatan.
4.   Tuntutan bahan pangan yang terus meningkat menyebabkan pengalihfungsian suatu lahan menjadi tempat penghasil bahan pangan tersebut, seperti penggundulan bukit resapan air menjadi lahan bercocok tanam sayur dan akibatnya terjadi longsor.
5.   Terjadinya ekplorasi ataupun eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan maupun sumber daya alam, seperti kegiatan pertambangan, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, dan pendirian bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).
6.   Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah kebutuhan air tanah yang berarti meningkatnya jumlah sumur untuk memenuhi jumlah kebutuhan air tersebut dan berarti akan terjadi peningkatan perusakan permukaan bumi karenanya.
7.   Pada suatu lingkungan padat penduduk berarti semakin banyak dilakukan pembangunan tempat tinggal yang berarti dilakukan pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang mengakibatkan menurunya tingkat produktivitas tanah, yang tadinya subur menjadi gersang karena berkurangnya tumbuhan penghasil zat hara.
8.    Pada lingkungan padat penduduk di hasilkan banyak gas buang seperti gas karbon monoksida (CO) maupun gas karbon dioksida (CO2) yang tidak diimbangi dengan berlimpahnya O2 karena berkurangnya jumlah tanaman di lahan tersebut sehingga hal ini menyebabkan menurunya kualitas udara.
b.   Solusi masalah kependudukan terhadap lingkungan
1.   Pengelolaan Sampah
Pengelolaannya harus melibatkan semua warga, oleh karena itu, rumah tangga harus melakukan pemilahan sampah menjadi tiga bagian, yaitu sampah organik basah (sisa makanan, sayur), kering (kertas, dus, botol), dan limbah berbahaya seperti aki dan baterai bekas, sprayer insektisida, serta pembalut wanita.
2.   Pengelolaan Limbah
Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian lingkungan. Apapun macam teknologi pengolahan air limbah domestik maupun industri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Jadi teknologi pengolahan yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan teknologi masyarakat yang bersangkutan, agar Lingkungan terjaga dan terlestarikan.
3.   Konservasi Lingkungan
Mendukung dan ikut serta dalam program konservasi lingkungan dan bekerja sama akan menghasilkan suatu pembangunan yang ramah lingkungan serta memperhatikan pada pembangunan ekonomi yang bersifat berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Karena terpeliharanya kelestarian lingkungan, termasuk dengan menjaga kelangsungan hidup spesies laut dan terumbu karang merupakan hal yang memberikan manfaat dan keuntungan bersama dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang sehingga dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Bertambahnya Penduduk Usia Tua



Jumlah penduduk lansia yang membesar ternyata berpotensi memberikan banyak benefit jika tangguh, sehat dan tetap produktif. Penduduk lansia tersebut bahkan diprediksi menjadi bonus demografi kedua bagi Indonesia. Namun demikian, menjadikan penduduk lansia tetap sehat, tangguh dan produktif tentu membutuhkan banyak persiapan serta dukungan dari semua pihak. Persoalan kualitas gizi, sanitasi serta dukungan lingkungan yang sehat kemudian menjadi beberapa hal prioritas yang wajib diwujudkan, sama halnya dengan penyiapan kualitas penduduk usia produktif.
Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk lansia akan membawa dampak terhadap sosial ekonomi baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam negara. Implikasi ekonomis yang penting dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah peningkatan dalam rasio ketergantungan lanjut usia (old age dependency ratio) Setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut.
Penduduk lansia menurut kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lansia muda (60-69 tahun), lansia menengah atau madya (70-79 tahun), dan lansia tua (80 tahun ke atas). Peningkatan jumlah lansia di Indonesia menandakan bahwa angka harapan hidup di Indonesia meningkat juga. Tetapi ada berbagai dampak yang akan di rasakan baik untuk masyarakat lansia itu sendiri maupun orang sekitarnya dan pemerintah. Jika para lansia berada pada keadaan yang aktif, produktif, dan sehat maka itu akan berdampak positif karena akan mewujudkan lansia yang mandiri.
Tetapi akan menjadi beban jika lansia memiliki masalah penurunan tingkat kesehatan yang akan mengakibatkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan, penurunan pendapat/penghasilan, peningkatan disabilitas, tidak adanya dukungan sosial, dan lingkungan yang tidak ramah lansia.
Penduduk Lansia butuh lingkungan sosial dan fisik yang mendukung untuk beraktivitas agar tetap bisa produktif. Masyarakat diharapkan ikut mendukung para lansia, memberi kesempatan kerja sesuai kemampuan, dan menyediakan ruang-ruang publik untuk mengekspresikan diri para lansia. pelayanan keagamaan, mental, dan spiritual, seperti jaminan kesehatan masyarakat lansia telantar di panti jompo atau panti sosial juga dibutuhkan agar para lansia merasa dipedulikan dan tidak terasingkan.
Di harapkan juga di era digital ini, lansia dapat mengakses layanan kesehatan online untuk konsultasi kesehatan, berobat jalan, hingga pemesanan rawat inap, yang terhubung ke puskesmas, klinik, rumah sakit, atau apotik terdekat sehingga dapat mewujudkan lansia yang mandiri dan tidak menjadi beban bagi keluarga.
Lalu diperlukan juga kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, mencakup puskesmas ramah lansia, layanan geriatri. Fasilitas gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar, terminal bus, stasiun kereta api, dan taman kota perlu ditata ulang dengan memerhatikan kebutuhan khusus dan keterbatasan Lansia.
Trotoar lebar, aman, dan nyaman, serta taman asri, sangat dibutuhkan Lansia untuk berolahraga (senam jantung, jalan refleksi) dan berinteraksi sosial. Meningkatnya persentase penduduk lansia memberikan dampak pada sektor pembangunan lainnya, dan berdampak pada pembuatan kebijakan yang tidak hanya kebijakan dibidang kependudukan, tetapi juga dibidang kesehatan, sosial, ekonomi, maupun secara politik.
Oleh karena itu persoalan pada pertumbuhan penduduk Lansia tidak hanya dikarenakan pada seberapa banyak jumlah lansia tetapi yang menjadi masalah adalah pada seberapa besar pengaruh keberadaan lansia tersebut terhadap berbagai sektor pembangunan di Indonesia.
Semua orang pasti akan menua. Saatnya pemerintah serius untuk menjamin mewujudkan kesejahteraan para lansia sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan kepada warga lansia.

 Migrasi Internasional

Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk antara satu negara dan negara lainnya, dengan melewati perbatasan antara satu Negara ke Negara yang dituju. Migrasi internasional dibedakan menjadi tiga macam yaitu:
·      Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-state) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Contohnya, penduduk India ke Indonesia untuk bekerja
·      Emigrasi, perpindahan penduduk dalam negeri ke luar negeri adalah tindakan meninggalkan negara asal seseorang atau wilayah untuk menetap di negara lain. Ini adalah sama seperti imigrasi tapi dari perspektif negara asal. Ada banyak alasan mengapa orang mungkin memilih untuk beremigrasi. Beberapa adalah untuk alasan agama, kebebasan politik atau ekonomi atau melarikan diri. Lainnya memiliki alasan pribadi seperti pernikahan. Beberapa orang yang tinggal di negara-negara kaya dengan iklim dingin memilih untuk pindah ke iklim hangat ketika mereka pensiun. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Contohnya, penduduk Indonesia ke Arab untuk berkerja.
·      Remigrasi, perpindahan penduduk dari suatu Negara kembali kenegaranya sendiri. Contohnya, penduduk Indonesia yang telah selesai belajar di Eropa kembali ke Indonesia.
a.   Faktor Pendorong Migrasi
Beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai faktor pendorong migrasi (Lewis, 1982) adalah masalah lingkungan, ekonomi, demografi maupun desakan sosio-politik.
Faktor Pendorong Migrasi
Faktor
Kasus
Ekonomi
Gap kemiskinan
Demografi
Tingginya angka Pengangguran
Lingkungan
Kerusakan ekosistem, Bencana alam
Politik
Tekanan dari pihak berkuasa
Sosial
Kurangnya fasilitas pendidikan di tempat asal

b.   Faktor Penarik Migrasi
Bertolak belakang dengan faktor pendorong, faktor penarik (Lewis, 1982) cenderung memberikan insentif kepada individu / institusi untuk melakukan migrasi keluar / masuk pada suatu negara, tanpa adanya paksaan apapun.
Faktor Penarik Migrasi
Faktor
Kasus
Ekonomi
Upah yang lebih tinggi di negara tujuan
Demografi
Kurangnya usia produktif di negara tujuan
Lingkungan
Polusi lebih rendah, Banyak keindahan alam di negara tujuan
Politik
Kebijakan pro-migran
Sosial
Pendidikan yang lebih baik di negara tujuan

UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang ini memperkuatsistem pengawasan dalam rangka penegakan kedaulatan Negara. Salah satunya meminimalisir kejahatan internasional. Salah satu pasal dalam Undang-Undang ini ialah Pasal 113 yang menyatakan:
“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
c.   Studi Kasus
Studi kasus migrasi internasional salah satunya berada di Desa Clumprit. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan migrasi internasional di Desa Clumprit yaitu jenis kelamin, pendidikan, umur, status pernikahan, jumlah tanggungan dalam keluarga, luas kepemilikan lahan dan jumlah sumber pendapatan. Adanya kesempatan kerja menjadi TKI membuat banyak yang tertarik dan memutuskan untuk melakukan migrasi internasional. Penghasilan yang lebih besar daripada di daerah asal menjadi daya tarik paling besar bagi mereka. Hal ini pula yang terjadi di Desa Clumprit yang mempunyai lahan pertanian yang cukup luas dan produktif, ternyata belum mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Apalagi kenyataan bahwa lahan pertanian yang luas rata-rata dibawah kepemilikan warga di luar desa tersebut sehingga penduduk hanya sebagai buruh tani.
Kecenderungan warga Desa Clumprit, terutama perempuan yang berada pada umur produktif untuk melakukan migrasi internasional masih cukup tinggi. Jumlah tanggungan keluarga yang masih besar, keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang besar, mendapatkan pengalaman kerja, bahkan mendapatkan pasangan hidup dan berubah menjadi warganegara asing merupakan motivasi bagi mereka yang memutuskan melakukan migrasi internasional. Untuk status pernikahan bukan merupakan hal yang dipermasalahkan. Bagi mereka yang menikah, sudah ada komunikasi dan pengalihfungsian tugas kepada anggota keluarga yang tinggal di daerah asal, begitu pula bagi yang tidak menikah, berarti lebih sedikit beban yang harus ditinggal.
Kemudian mengenai status migrasi yaitu legal dan ilegal. Yang membedakan keduanya adalah keabsahan dokumen yang mereka pergunakan untuk bisa masuk dan bekerja ke luar negeri. TKI ilegal memiliki resiko kerugian yang lebih besar daripada TKI legal, hal ini terkait dengan ketidakjelasan akan hak dan kewajiban mereka karena mereka bekerja tanpa ijin resmi baik dari pemerintah Indonesia maupun dari negara yang dituju. Kemungkinan deportasi sangat besar bagi mereka karena melanggar peraturan yang berlaku. Selain itu kemungkinan kerugian lain seperti gaji yang tidak dibayarkan, adanya penyiksaan atau perdagangan manusia sangat rentan dialami oleh TKI ilegal.

Tenaga Kerja Indonesia

Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI. seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskilled yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran.
Tenaga Kerja Indonesia kerap disebut sebagai pahlawan devisa. Hal ini dikarenakan penghasilan yang didapat para TKI tersebut merupakan dalam bentuk mata uang asing yang digunakan di negara mereka bekerja. Umumnya, para TKI ini akan mengirimkan sebagian penghasilannya ke tanah air. Kemudian ketika mengirimkan uang ke Indonesia, akan terjadi sumbangan kepada devisa negara. Karena mereka harus “membeli’ Rupiah dengan mata uang di mana mereka bekerja, akibatnya devisa negara pun bertambah. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional.
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa setiap calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:
1.   berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
2.   sehat jasmani dan rohani;
3.   tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
4.   berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Studi Kasus
Bunuh Ayah Majikan, TKI asal Majalengka Dieksekusi Mati di Arab Saudi
MAJALENGKA - Kabar duka datang dari salah satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi. Tuti Tursilawati, warga Blok Manis RT/RW 01 Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat telah dihukum mati di negara tempatnya bekerja.
Hukuman mati yang diterima Tuty tersebut setelah pada 2011 silam, ia divonis qishos pascadituduh membunuh ayah majikannya.
"Tanggal 29 Oktober jam 09.00 waktu setempat telah dimakamkan. (Tuti divonis) Hukuman mati, qishos," kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal aat memberi kabar kepada pihak keluarga, Selasa (30/10/2018).
Namun sayang, sebelum dieksekusi, pemerintah Indonesia tidak diberi tahu terlebih dahulu. Terkait hal itu, jelas dia, pihaknya akan melakukan protes kepada pemerintah Arab.
"Kami protes, karena kami nggak dikasih tau (rencana eksekusi). Keluarga juga akan difasilitas untuk bisa ziarah ke Arab Saudi," katanya.

Solusi Permasalahn TKI:
·        Pemerintah perlu menindak tegas para agen TKI ilegal. Karena pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan sepenuhnya kepada para TKI ilegal, hal ini dikarenakan TKI ilegal tidak masuk ke dalam data yang dimiliki pemerintah.
·        Pemerintah harus bertindak tegas kepada negara lain yang tidak dapat melindungi TKI yang berkerja di negara tersebut. Karena sering kali pemerintah Indonesia tidak diberitahu tentang eksekusi akibat permasalahan yang didapat TKI di negara lain, seperti kasus diatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak tegas dan melayangkan protes terhadap negara yang kurang memberikan perlindungan terhadap TKI.

Penataan Ruang Terkait Isu Kependudukan

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang. Karena luas terbatas dan tidak dapat bertambah maka untuk mengaturnya, Pemerintah bersama DPR pada tahun 2007 menetapkan Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) yaitu Undang-Undang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan menempati urutan keempat dalam daftar Negara dengan penduduk terbesar di dunia. Hal itu menyebabkan kependudukan menjadi sorotan banyak pihak di lingkungan Pemerintah, pengamat, akademisi, serta media massa. Salah satu masalah kependudukan adalah laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Akibatnya penduduk berbondong bondong mencari pekerjaan ke pusat kota. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, penduduk Indonesia mencapai sekitar 257.516.167 jiwa. Sementara itu, hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa. Jika luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569 maka angka kepadatan penduduk Indonesia mencapai 135 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk berdasarkan sensus tahun 2010 mencapai 125 jiwa/km2. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat sangat pesat, belum lagi ditambah angka migrasi penduduk yang setiap tahun meningkat.
Angka migrasi yang tinggi tersebut disebabkan karena perkotaan merupakan pusat ekonomi, social, budaya, hukum pemerintahan dan juga politik. Hal tersebut juga yang menyebabkan migrasi terjadi, misalnya dalam aspek ekonomi, masyarakat bermigrasi karena mundurnya daerah asal yang disebabkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Akibatnya banyak penduduk yang kehilangan lapangan pekerjaan sebagai petani dan mereka beranggapan bahwa tersedia banyak lapangan pekerjaan ada di kota sehingga masyarakat Indonesia memandang bahwa kota merupakan tempat untuk menambang emas, dan memperoleh keuntungan sebesar- besarnya. Oleh karena itu banyak para urban datang berbondong-bondong ke kota dengan tujuan memperbaiki perekonomiannya di desa. Selain itu faktor lain yang memicu terjadinya migrasi penduduk adalah modernisasi teknologi dan pendidikan yang ada di perkotaan, apalagi universitas-universitas terbaik berada di kota sehingga akan semakin menarik para migrasi untuk menetap di sana.
Migrasi yang meningkat pesat menimbulkan dampak dan permasalahan baru. Overload kota tersebut dapat menyebabkan kota menjadi kelebihan penduduk dan kurang terjaga kesehatannya karena keterbatasan fasilitas-fasilitas kesehatan sedangkan penduduknya banyak jadi pelayanan yang tidak maksimal. Perencanaan kota tanpa visi misi dan Pembangunan tidak menggarap potensi unggulan. Pembangunan kota bersifat sporadis dan takluk pada kepentingan pemodal. Siapa saja boleh mendirikan bangunan di kota asal punya uang, tanpa mengacu pada rencana umum tata ruang, rencana detail, atau rencana teknis yang telah dibuat oleh aparat pemerintah kota. Akibatnya, banyak ambisi-ambisi yang mengorbankan gedung-gedung bersejarah demi pamrih ekonomistik. Tidak mengherankan jika kota-kota besar tersebut, baik yang berkategori metropolitan maupun megapolitan dipadati mal, supermal, department store, pusat-pusat belanja, apartemen, serta aneka bangunan dan fasilitas yang serba raksasa, tanpa ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Jumlah penduduk yang bertambah dengan luas lahan tetap menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk. Akibatnya, makin besar perbandingan antara jumlah penduduk dan luas lahan. Pada akhirnya, lahan untuk perumahan makin sulit didapat dan harganya juga mahal. Hal itu yang menyebabkan penduduk di kota sangat padat, kita lihat banyak penduduk yang mendirikan bangunan tidak resmi, bahkan ada pula yang membuat tempat tinggal sementara dari plastik atau dari karton di pinggir sungai atau di bawah kolong jembatan. Model perencanaan kota seperti itu sangat berbahaya bagi masa depan kota-kota. Pembangunan yang serampangan, lambat laun membentuk kota mirip human zoo. Dimana kota yang seharusnya menjadi impian malah menjadi kota yang mengerikan dan menyengsarakan. Masyarakat yang seharusnya menikmati berbagai infrastruktur dan fasilitas di kota, mereka malah mendapatkan yang sebaliknya. Ruang-ruang publik jadi sumpek. Penghuninya tidak peduli lingkungan dan berpotensi menciptakan manusia-manusia temperamental, liar, serta intoleran. Keseluruhan gejala tersebut jadi satu indikasi nyata terbentuknya human zoo bila tidak segera direvisi. Kota-kota telah kehilangan apa yang disebut sebagai urban paradise atau surga perkotaan di antaranya berupa taman, lapangan olahraga, tempat bermain, dan ruang terbuka (RTH).
Berbagai tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota yang terjadi saat ini membuat sebagian besar RTH dikonversi menjadi fasilitas perkotaan. Kota-kota di Indonesia sering kali tidak menempatkan RTH sebagai salah satu ruang penting yang harus ada dalam kota. Padahal RTH dalam suatu kota perlu memiliki suatu perencanaan dan perhatian yang khusus, karena memiliki berbagai fungsi yang tinggi bagi suatu kota seperti ekologis, ekonomi, arsitektur dan sosial/budaya). Ketersediaan RTH berperan dalam memasok O2, menyaring kotoran (debu jalanan, abu pabrik/rumah tangga), mereduksi beberapa zat pencemar udara seperti gas rumah kaca, membantu penyerapan air hujan, menjaga kesuburan tanah, membantu menghindari kebisingan, menciptakan kesejukan oleh rimbunnya dedaunan serta suasana kota yang lebih indah dan nyaman. Dan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 disyaratkan luas RTH minimal 30% dari luas wilayah (negara, provinsi, kota/kabupaten). Namun pada kenyataannya, hanya kurang lebih 10% hingga 20% dari keseluruhan luas perkotaan yang dapat dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. Dapat kita lihat, bahwa daerah perkotaan telah menjadi daerah komersil yang setiap jengkalnya dimanfaatkan untuk usaha dan pembangunan. Alhasil, kota kerap tumbuh sebagai ruang tak bertata nilai, kering, dan kaku. Nilai-nilai budaya terpinggirkan. Kota perlahan tak lagi sanggup memanusiakan manusia. Kota menjadi bergelimang kesengsaraan, semrawut, tidak terkendali, miskin fasilitas dan utilitas kota, yang mengakibatkan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi warganya.
Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi peran pemerintah dan masyarakatsangat diharapkan. Dalam proses pembangunan kota harus berorientasi pada tindakan yang berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jika pembangunan tidak berlandaskan pada hal tersebut, maka pemerintah memberikan sanksi yang tegas. Sanksinya bukan hanya dikenakan kepada pelaku pembangunan, tetapi juga pemberi izin. Selain itu diperlukan adanya bukti izin pembangunan yang sah mulai dari tata ruang nasional, pulau, provinsi, kabupaten, sampai kota dan desa. Seorang perencana kota dituntut memiliki wawasan holistik, memahami arti pentingnya keanekaragaman hayati, konservasi warisan alam, warisan budaya dan dapat mengupayakan keterpaduan antara tata guna lahan dengan jaringan transportasi dan infrastruktur perkotaan. Disisi lain pembangunan infrastruktur jangan hanya berpusat pada wilayah perkotaan namun di wilayah kecil lainnya, agar pembangunan di Indonesia merata sehingga angka migrasi dapat berkurang.

Baca juga : Masalah dan Isu-Isu Kependudukan di Indonesia Beserta Contoh dan Studi Kasus Lengkap!!!

Baca Juga :  7 Fakta tentang KEMISKINAN di indonesia


EmoticonEmoticon